Kompleksitas permaslahan TKI

WILFRIDA SOIK (22 THN), TKI Malaysia, asal Belu, NTT
Ttuntutan   : hukuman mati pada 26 Agustus 2013
Tuduhan    : pembnuhn berencana pda orang tua majikan (Desember 2011)
Perkembangan kasus: pengadilan mengabulkan permohonan untuk menunda putusan sela hingga 17 November 2013
 
SITI Zainab , TKI Arab Saudi, asal Bangkalan, Jawa Timur
Tuntutan    : vonis hukuman mati (18 Juli 2000)
Tuduhan: membunuh istri majikan (1999)
Perkembangan kasus: sudah menjalani hukuman 10 tahun  penjara
 
Tuti Tursilawati, TKI Arab Saudi, asal Majalengka, Jawa Barat
Tuntutan: vonis hukuman mati
Tuduhan: membunuh majikan Mei 2010
Perkembangan kasus: Presiden SBY dua kali bersurat kepada Raja Arab Saudi memohon pemaafan.
 

————————————— 

Image

Diatas adalah tiga dari gambaran ratusan TKI yang terancam hukuman mati. Nasib TKI tak lepas dirundung masalah. Berdasarkan Litbag Kompas/SDM terdapat sekitar 264 TKI yang sedang terancam hukuman mati. DI Malaysia terdapat 213 TKI yang sedang dalam proses hukum, 70 telah divonis hukuman mati oleh mahkamah rendah. Di arab saudi terdapat 33 TKI yang sedang dalam proses hukum dan 5 telah mendapatkan vonis tetap. Di China terdapat 18 TKI yang sedang menjalani proses hukum dan 9 telah ditetapkan vonis. Di iran sendiri terdapat 1 orang TKI yang sedang menjalani proses hukum.  Akan tetapi, pemerintah belum menyiapakan langkah antisipasi karena lemahnya pembinaan. Para TKI didakwa membunuh, mengedarkan narkoba dan tindakan krimnal lainnya sampai tuduhan menggunakan sihir.

Permasalah TKI dari tahun ke tahun semakin kompleks dan beranak pinak.  Penyebab permasalahn TKI itu karena ketidakjelasan kebijakan pemerintahan serta lemahnya sistem penempatan dan perlindungan TKI. Permasalahan yang timbul berakar dari dalam negeri. Mulai dari sistem perekrutan TKI, pelatihan, penguji kesehatan, pengurusan dokumen, asusransi, serta proses penempatan mereka di negara tujuan.  Seharusnya pemerintah memiliki proses prekrutan TKI yang valid dan transparan sehingga terdapat jamainan, kepastian, keadilan dan perlindungan bagi TKI.

Tidak dapat dipungkiri bahwa lebih dari 6 juta orang TKI yangs sedang bekerja diluar negeri memberikan sumbangan devisa mencapai lebih 40 triliun setiap tahunnya. TKI yang bekerja disektor informal 80% menghasilkan 20%, sebaliknya, tenaga terampil formal sejumlah 20% menghasilkan 80%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa yang menghasilkan adalah tenaga-tenaga terampil. Berdasran data tersebut seharusnya  pemerintaha siap dan bisa mempersiapkan TKI yang terampil,  sehat, mampu dan teruji di lapangan. Hal ini didukung oleh kebijakan yang tegas, sistem pelatihan global terpadu, ditambah pemeriksaan insentif yang terintegrasi serta pengawasan berkala.

Permasalah TKI itu timbul karena kurangnya persiapan untuk menyiapakan TKI yang handal, baik  dari kurangnya prsedur dan kebijakan yang tegas, tidak adanay  sistem yang terintegrasi serta penegakan hukum itu sendiri belum konsisten. Seperi masih banyknya PJTKI nakal yang memilki izin beroperasi. Sehingga pengiriman-pengiriman tenaga kerja pun tidak sesuai dengan standarisasi dengan negara tujuan. Sehingga para TKI bukannya mereka mendapatkan pengahsilan sesuai yang diiming-imingkan para PJTKI, malah mendapatkan perlakuan buruk, karena kurangnya keterampilan.

Penyelenggaraan asuransi utuk TKI belum memberikan perlindungan yang pasti adil dan transparan. Pemerintah juga memilki kesulian dengan data penempatan TKI. Data penematan TKI bahkan tidak akurat sehingga pemerintah mengalami kesulitan dalam upaya memberikan perlindunagn TKI diluar negeri.  Penanganan dan penyelesaiana TKI bermasalah diluar negeri terkadang bersifat parsial. Evalsuasi serta kelanjutan terhadap data dan informasi masalah TKI tidak ditangani secara tuntas dan komprehensif. Para pahlawan devisa ini wajib mendapatkan perlindungan negara karena mereka ikut berkontribusi kepada republik ini.

Solusi untuk permaslahan TKI ini harus berangkat dari dalam negeri sendiri. Pemerintah harus berkaca dari negara-negara lain yang juga mengirimkan tenaga kerja seperti Filipna, Thailand, dan lain-lain. Pemerintah harus berbenah dan introspeksi  diri. Pemerintah wajib  memberikan kepastian hukum dan mempertegas kebijakan mengenai TKI diluar negeri. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya. Tidak mungkin timbul banyaknya pemasalahan TKI dari tahun ketahun ketika pemerintah telah memiliki anstisipasi dalam penanganan masalah. Permasalah tidak hanya datang sepihak dari pihak majikan. Karena kebanyakan permasalahan yang timbul dari TKI yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan. Oleh karena itu pemerintah harus benar-benar mengirimkan tenaga yang  memilki keahlian dan keterampilan. Seperti kendala bahasa, seharusanya TKI Harus diberikan pelatihan untuk berkomunikasi dengan majikan. Ketidakmengertian TKI akan instruksi yang diberikan oleh majikan, bisa menyebabkan masalah baru. Mereka didatangkan untuk membantu, tetapi karena kendala bahasa mereka jadi tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik dari berbuntut masalah. Para TKI juga harus diberikan sosialisasi mengenai kebudayaan, sehingga sampai dinegara tujuan mereka tidak akan cultural shock.

Dengan mongkonversi nama dari Tenaga Kerja Indonesia menjadi Tenaga Terampil Indonesia akan memebrikan pemaknaan berbeda. Penghargaan yang lebih berbeda. Walaupun mereka mengerjakan pekerjaan seperti pekerjaan rumah, itu juga dituntut butuh keterampilan.  Secara sederhana, hal ini dapat dilakukan dengan cara merekrut tenaga yang ingin bekerja diluar negeri dengan standar dan uji kelayakan yang telah ditetapkan pemerintah , tetapi mereka harus dikarantina dulu disekolah keterampilan dan bahasa. Selama disekolah keterampilan ini lah mereka dibina dan digambleng, sehingga yang berangkat benar-benar tenaga kerja yang telah siap dan layak serta sesuai dengan standarisasi kebutuhan negara tujuan. Kebanyakan para TKI adalah yang kesulitan mencari kerja di dalam negeri bahakan berasal dari keluarga miskin, oleh karena itu pembiayaan awalnya harus ditalangi pemerintah, dan setelah mereka bekerja , para  tenaga terampil tersebut akan membayar  kembali biaya pelatihan yang telah diberikan negara dipotong dari pendapatan mereka. Karena uang pengembalian keterampialn tersebut akan di gunakan untuk biaya operasional sekolah selanjutnya.  Sistem pembiayan ini harus jelas, tansparan dan valid.

Image

Apabila pemerintah telah mempersiapkan tenaga terampil, serta didukung hukum dan kebijakan yang tegas. Hal ini  jelas didalam UUD No 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindunagn tenaga kerja diluar negeri diluar  semakin diperkuat dimata hukum. Sekarang BNP2TKI juga menerima layanan pengaduan secara online, sehingga permasalah yang dalami TKI diluar negeri dapat diterima cepat oeleh pemerintah. Ketika suatu bangsa dapat memberikan perlindunagn bagi warga negaranya, maka negara lain tidak akan bisa menginjak-injak harkat dan martabat warga neagaranya. Bagaimanapun pengiriman tnaga kerja ke keluar negeri adalah simbiosis mutualisme, suatu hubungan yang saling menguntungkan. Negara-negara pengimpor TKI sangat memebutuhkan tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu mereka juga harus menghormati hak azazi para TKI. Diiringi langkah tegas dari pemerintah, maka permasalahan TKI akan dapat di selesaiakan satu persatu. Pemerintah juga harus berani mengelurakan working warning di negara-negara tujuan TKI yang bermasalah, dimana mereka acapkali memperlakukan para buruh migran secara tidak manusiawi. kalau bukan pemerintah yang memikirkan nasib warga negaranya diluar negeri, lalu SIAPA LAGI?

sumber photo:

http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/2392490_4215.html

http://unimig.org/negara-tujuan-tki-bermasalah-indonesia-siapkan-working-warning/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s